| PERILAKU |
Perilaku Menyimpang |
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Pelaku disebut deviant. |
| PERILAKU |
Deviant |
Sebutan bagi pelaku perilaku menyimpang, yaitu orang yang tindakannya tidak sesuai norma sosial. |
| PERILAKU |
Definisi Perilaku Menyimpang (Robert M.Z. Lawang) |
Semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari masyarakat untuk memperbaiki perilaku tersebut. |
| PERILAKU |
Norma |
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat; berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku demi terciptanya keteraturan sosial. |
| PERILAKU |
Nilai |
Konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk; menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat. |
| CIRI-CIRI |
Bisa Diterima dan Ditolak |
Ciri perilaku menyimpang yang menunjukkan bahwa suatu perilaku menyimpang bisa saja diterima oleh sebagian kelompok namun ditolak kelompok lain. |
| CIRI-CIRI |
Bersifat Relatif |
Perilaku menyimpang tidak selalu sama di setiap tempat dan waktu; sesuatu yang dianggap menyimpang di satu masyarakat mungkin dianggap normal di masyarakat lain. |
| CIRI-CIRI |
Pelanggaran Terhadap Norma |
Ciri utama perilaku menyimpang: tindakannya bertentangan atau melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. |
| CIRI-CIRI |
Dapat Bersifat Mutlak |
Ada perilaku menyimpang yang dianggap mutlak salah di manapun dan kapanpun, seperti pembunuhan atau kejahatan berat lainnya. |
| BENTUK-BENTUK |
Penyimpangan Primer |
Penyimpangan yang dilakukan seseorang, akan tetapi si pelaku masih dapat diterima oleh masyarakat; sifatnya sementara dan tidak berulang terus-menerus. |
| BENTUK-BENTUK |
Penyimpangan Sekunder |
Penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga para pelakunya dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang oleh masyarakat. |
| BENTUK-BENTUK |
Penyimpangan Individual |
Penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau individu tertentu terhadap norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. |
| BENTUK-BENTUK |
Penyimpangan Kelompok |
Penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama terhadap norma-norma masyarakat. |
| TEORI-TEORI |
Teori Labelling |
Teori yang menjelaskan bahwa seseorang menjadi menyimpang karena diberi label/cap oleh masyarakat sebagai deviant, sehingga ia menginternalisasi label tersebut dan berperilaku sesuai cap yang diberikan. |
| TEORI-TEORI |
Teori Diferential Association |
Teori dari Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dan pergaulan dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang; penyimpangan bersumber pada proses alih budaya. |
| TEORI-TEORI |
Teori Konflik |
Teori yang memandang perilaku menyimpang sebagai hasil dari konflik antar kelompok dalam masyarakat, di mana kelompok yang berkuasa mendefinisikan perilaku kelompok lain sebagai menyimpang. |
| TEORI-TEORI |
Teori Struktur Sosial |
Teori yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang dianut masyarakat dengan cara-cara yang tersedia untuk mencapainya (strain/tekanan struktural). |
| TEORI-TEORI |
Edwin H. Sutherland |
Sosiolog pencetus Teori Diferential Association; berpendapat penyimpangan dipelajari dari pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang, contohnya siswa terlibat tawuran karena berteman dengan siswa yang suka berkelahi. |
| NILAI |
Nilai Sosial (Soerjono Soekanto) |
Nilai sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk; nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. |
| NILAI |
Nilai Sosial (Robert M.Z. Lawang) |
Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, dan memengaruhi perilaku sosial orang-orang yang memiliki nilai tersebut. |
| NILAI |
Konstruksi Masyarakat |
Ciri nilai: nilai merupakan hasil interaksi antarwarga masyarakat, bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir. |
| NILAI |
Disebarkan Antar Warga |
Ciri nilai: nilai disebarkan dan diwariskan dari satu warga ke warga lain dalam masyarakat melalui sosialisasi. |
| NILAI |
Terbentuk Melalui Sosialisasi |
Ciri nilai: nilai tidak ada sejak lahir, melainkan terbentuk dan dipelajari melalui proses sosialisasi dalam keluarga dan masyarakat. |
| NILAI |
Bagian dari Pemenuhan Kebutuhan |
Ciri nilai: nilai merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. |
| NILAI |
Memengaruhi Perkembangan Diri |
Ciri nilai: nilai dapat memengaruhi perkembangan diri seseorang secara sosial dan kepribadian. |
| NILAI |
Berkaitan Satu Sama Lain |
Ciri nilai: nilai-nilai dalam masyarakat cenderung saling berkaitan dan membentuk sistem nilai yang lebih besar. |
| PEMBAGIAN |
Nilai Material |
Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia; relatif mudah diukur dengan alat ukur. Contoh: makanan, air, dan pakaian. |
| PEMBAGIAN |
Nilai Vital |
Nilai yang berhubungan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Contoh: buku dan alat tulis bagi pelajar atau mahasiswa. |
| PEMBAGIAN |
Nilai Kerohanian |
Nilai yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia; dibagi menjadi tiga: nilai kebenaran (bersumber akal), nilai keindahan (bersumber rasa estetis), dan nilai kebaikan/ moral (bersumber kodrat manusia). |
| PEMBAGIAN |
Nilai Kebenaran |
Bagian dari nilai kerohanian; nilai yang bersumber pada akal manusia (rasio, budi, cipta). |
| PEMBAGIAN |
Nilai Keindahan |
Bagian dari nilai kerohanian; nilai yang bersumber pada rasa keindahan (estetis) manusia. |
| PEMBAGIAN |
Nilai Kebaikan / Moral |
Bagian dari nilai kerohanian; nilai yang bersumber pada kodrat manusia dan berkaitan dengan perilaku baik/buruk secara moral. |
| NORMA |
Norma Sosial |
Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat; norma berfungsi mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. |
| NORMA |
Cara (Usage) |
Tingkatan norma paling lemah; norma yang daya pengikatnya paling rendah karena pelanggaran hanya mendapat sanksi berupa cemoohan dari masyarakat. Contoh: bersendawa atau meludah sembarangan. |
| NORMA |
Kebiasaan (Folkways) |
Tingkatan norma di atas cara; perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukannya menyukai dan menyadari perbuatannya. Contoh: mengetuk pintu sebelum masuk. |
| NORMA |
Tata Kelakuan (Mores) |
Aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Contoh: larangan kejahatan. |
| NORMA |
Adat Istiadat (Costum) |
Tingkatan norma tertinggi; norma yang umumnya tidak tertulis, tetapi memiliki sanksi baik langsung maupun tidak langsung berupa sikap penolakan dari masyarakat. Contoh: hukum adat. |
| LEMBAGA |
Lembaga Sosial (Koentjaraningrat) |
Suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. |
| LEMBAGA |
Lembaga Sosial (Paul Horton & Chester Hunt) |
Sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. |
| LEMBAGA |
Fungsi Manifest |
Fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan masyarakat; fungsi yang direncanakan dan diakui secara terbuka. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten |
Fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan tidak diharapkan oleh masyarakat; muncul sebagai efek samping yang tidak direncanakan. |
| LEMBAGA |
Memiliki Simbol Sendiri |
Karakteristik lembaga sosial: setiap lembaga sosial memiliki simbol atau lambang yang menjadi identitasnya. |
| LEMBAGA |
Memiliki Tata Tertib dan Tradisi |
Karakteristik lembaga sosial: lembaga memiliki aturan tata tertib serta tradisi tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman anggotanya. |
| LEMBAGA |
Usianya Lebih Lama |
Karakteristik lembaga sosial: lembaga sosial cenderung bertahan lebih lama dari individu yang menjadi anggotanya; bersifat permanen. |
| LEMBAGA |
Memiliki Alat Kelengkapan |
Karakteristik lembaga sosial: lembaga memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan lembaga. |
| LEMBAGA |
Memiliki Ideologi |
Karakteristik lembaga sosial: lembaga sosial memiliki seperangkat keyakinan, gagasan, atau ideologi yang menjadi dasar eksistensinya. |
| LEMBAGA |
Memiliki Tingkat Kekebalan / Daya Tahan |
Karakteristik lembaga sosial: lembaga sosial memiliki ketahanan terhadap perubahan dan tekanan dari luar. |
| TIPE-TIPE |
Crescive Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut perkembangan: lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. |
| TIPE-TIPE |
Enacted Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut perkembangan: lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh: lembaga pendidikan. |
| TIPE-TIPE |
Basic Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut nilai: lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh: keluarga, sekolah, dan negara. |
| TIPE-TIPE |
Subsidiary Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut nilai: lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting. Contoh: lembaga rekreasi. |
| TIPE-TIPE |
Approved / Sanctioned Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut penerimaan masyarakat: lembaga yang diterima oleh masyarakat. Contoh: lembaga sekolah dan perusahaan dagang. |
| TIPE-TIPE |
Unsanctioned Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut penerimaan masyarakat: lembaga yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya. Contoh: sindikat kejahatan, perjudian. |
| TIPE-TIPE |
General Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut nilai yang diterima: lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh: lembaga agama. |
| TIPE-TIPE |
Restricted Institution |
Tipe lembaga berdasarkan sudut nilai yang diterima: lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh: lembaga agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha. |
| TIPE-TIPE |
Operative Institution |
Tipe lembaga berdasarkan fungsi sosial: lembaga yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. |
| TIPE-TIPE |
Regulative Institution |
Tipe lembaga berdasarkan fungsi sosial: lembaga yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat. Contoh: pengadilan. |
| LEMBAGA |
Lembaga Keluarga |
Unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak; memiliki fungsi majemuk bagi terciptanya kehidupan sosial dalam masyarakat. |
| LEMBAGA |
Nuclear Family (Keluarga Batih/ Somah) |
Jenis keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum kawin; disebut juga keluarga inti. |
| LEMBAGA |
Extended Family (Keluarga Besar) |
Jenis keluarga yang merupakan ikatan keluarga dalam satu keturunan, mencakup kakek, nenek, ipar, paman, bibi, anak, cucu, dan sebagainya. |
| LEMBAGA |
Keluarga Campuran |
Jenis keluarga yang terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. |
| LEMBAGA |
Fungsi Reproduksi (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: melanjutkan keturunan sebagai generasi penerus. |
| LEMBAGA |
Fungsi Sosialisasi (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: menanamkan nilai dan norma masyarakat kepada anggota keluarga, terutama anak. |
| LEMBAGA |
Fungsi Ekonomi (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: memenuhi kebutuhan pokok seluruh anggota keluarga. |
| LEMBAGA |
Fungsi Pengawasan Sosial (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: mengawasi pelaksanaan nilai dan norma oleh anggota keluarga. |
| LEMBAGA |
Fungsi Proteksi / Perlindungan (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: memberikan perlindungan fisik dan psikologis kepada seluruh anggota keluarga. |
| LEMBAGA |
Fungsi Pemberian Status (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: memberikan status kepada anggota keluarga, ditandai antara lain dengan adanya akte kelahiran. |
| LEMBAGA |
Fungsi Afeksi (Keluarga) |
Fungsi manifest keluarga: memberikan kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten Keluarga |
Fungsi keluarga yang tidak disadari; antara lain memelihara nama baik keluarga, menjaga harta keluarga, dan menjaga gelar/ status yang dimiliki. |
| BENTUK-BENTUK |
Monogami |
Bentuk perkawinan menurut jumlah pasangan: satu suami menikah dengan satu istri. |
| BENTUK-BENTUK |
Poligami |
Bentuk perkawinan menurut jumlah pasangan: seorang suami/istri menikah dengan lebih dari satu pasangan; mencakup poligini dan poliandri. |
| BENTUK-BENTUK |
Poligini |
Bentuk poligami: satu suami menikah dengan lebih dari satu istri. |
| BENTUK-BENTUK |
Poliandri |
Bentuk poligami: satu istri menikah dengan lebih dari satu suami. |
| BENTUK-BENTUK |
Endogami |
Bentuk perkawinan menurut asal pasangan: perkawinan yang terjadi dalam kelompok/ suku sendiri (menikah sesama anggota kelompok yang sama). |
| BENTUK-BENTUK |
Eksogami |
Bentuk perkawinan menurut asal pasangan: perkawinan yang terjadi di luar kelompok/ suku sendiri. |
| BENTUK-BENTUK |
Homogami |
Bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan: perkawinan antara dua orang yang memiliki kesamaan latar belakang (sosial, agama, dll). |
| BENTUK-BENTUK |
Heterogami |
Bentuk perkawinan menurut hubungan kekerabatan: perkawinan antara dua orang yang berbeda latar belakang. |
| BENTUK-BENTUK |
Sororat |
Perkawinan di mana seorang duda menikahi saudara perempuan dari istri yang meninggal. |
| BENTUK-BENTUK |
Non Sororat |
Perkawinan di mana seorang duda menikahi wanita di luar saudara perempuan dari istri yang meninggal. |
| BENTUK-BENTUK |
Fraternal |
Perkawinan di mana seorang janda menikahi saudara laki-laki dari suami yang meninggal. |
| BENTUK-BENTUK |
Non Fraternal |
Perkawinan di mana seorang janda menikahi pria di luar saudara laki-laki dari suami yang meninggal. |
| BENTUK-BENTUK |
Cross Cousin (Sepupu Silang) |
Perkawinan antara anak dari saudara laki-laki dengan anak dari saudara perempuan. |
| BENTUK-BENTUK |
Parallel Cousin (Sepupu Sejajar) |
Perkawinan antara anak dari dua saudara laki-laki atau dua saudara perempuan. |
| LEMBAGA |
Lembaga Pendidikan |
Lembaga sosial yang menyelenggarakan pendidikan formal maupun informal untuk mempersiapkan anggota masyarakat menghadapi kehidupan. |
| LEMBAGA |
Pendidikan Formal |
Pendidikan yang berlangsung di sekolah secara berjenjang dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. |
| LEMBAGA |
Pendidikan Informal |
Pendidikan yang terjadi di dalam keluarga; proses belajar yang tidak terstruktur seperti di sekolah. |
| LEMBAGA |
Fungsi Manifest Lembaga Pendidikan |
Fungsi pendidikan yang disadari: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat demi kepuasan pribadi dan masyarakat, melestarikan kebudayaan, serta menanamkan keterampilan partisipasi demokrasi. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten Lembaga Pendidikan |
Fungsi pendidikan yang tidak disadari: mengurangi pengendalian orangtua, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja, dan menyediakan sarana pembangkangan. |
| LEMBAGA |
Lembaga Ekonomi |
Lembaga sosial yang mengatur cara-cara manusia memenuhi kebutuhan hidup melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa; tumbuh sejak manusia mulai melakukan barter secara rutin. |
| LEMBAGA |
Fungsi Manifest Lembaga Ekonomi |
Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman penggunaan tenaga kerja dengan cara pengupahan, memberikan pedoman pertukaran barang dan jasa, serta memberikan pedoman tentang cara pemutusan kerja. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten Lembaga Ekonomi |
Fungsi yang tidak disadari: menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan mengubah pola pemukiman masyarakat. |
| LEMBAGA |
Lembaga Politik |
Lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, bentuk kekuasaan, serta sistemnya. |
| LEMBAGA |
Fungsi Manifest Lembaga Politik |
Mengatur proses politik, mengusahakan kesejahteraan umum, memelihara ketertiban di dalam, serta menjaga pertahanan dan keamanan dari ancaman luar. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten Lembaga Politik |
Fungsi yang tidak disadari: sebagai sarana melanggengkan kekuasaan dan meningkatkan sikap demokrasi masyarakat. |
| LEMBAGA |
Lembaga Agama |
Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri pada-Nya; lembaga yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. |
| LEMBAGA |
Fungsi Manifest Lembaga Agama |
Memberikan pedoman bagi para pemeluknya, memberikan pedoman keyakinan, mengajarkan kebenaran bagi para pemeluknya, dan mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya. |
| LEMBAGA |
Fungsi Laten Lembaga Agama |
Mengajarkan hidup harmonis, mengajarkan dogma bagi pemeluknya, dan dapat menjadi alasan berkonflik antar kelompok. |
| PERAN |
Sosialisasi |
Proses di mana setiap individu sebagai anggota masyarakat menerima aturan dan nilai yang telah ada dalam masyarakat sebagai standar perilaku; dilakukan oleh lembaga sosial seperti keluarga dan pendidikan. |
| PERAN |
Penyimpangan Sosial |
Perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; bersumber pada pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang (Sutherland). Contoh: siswa terlibat tawuran karena berteman dengan siswa yang suka berkelahi. |
| PERAN |
Pengendalian Sosial |
Upaya yang dilakukan untuk menjaga kesesuaian perilaku anggota masyarakat dengan norma yang berlaku; dapat dilakukan melalui berbagai cara. |
| PERAN |
Pengendalian Melalui Lisan dan Simbolik |
Bentuk pengendalian sosial menggunakan kata-kata lisan maupun simbol-simbol tertentu. |
| PERAN |
Pengendalian Melalui Kekerasan |
Bentuk pengendalian sosial dengan menggunakan kekuatan/paksaan fisik. |
| PERAN |
Pengendalian Melalui Imbalan dan Hukuman |
Bentuk pengendalian sosial dengan memberikan hadiah bagi yang patuh norma dan hukuman bagi yang melanggar. |
| PERAN |
Pengendalian Melalui Sosialisasi |
Bentuk pengendalian sosial dengan menanamkan nilai dan norma sejak dini melalui proses sosialisasi. |
| PERAN |
Pengendalian Melalui Tekanan Sosial |
Bentuk pengendalian sosial dengan memanfaatkan tekanan dari lingkungan sosial agar individu mematuhi norma. |
| PERAN |
Pengendalian Formal dan Informal |
Bentuk pengendalian sosial: formal dilakukan oleh lembaga resmi seperti hukum; informal dilakukan melalui mekanisme sosial seperti cemoohan atau pengucilan. |
| PERAN |
Keteraturan Sosial |
Kondisi kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur, di mana warga masyarakat berperilaku sesuai norma yang berlaku. |
| PERAN |
Tertib Sosial |
Tahap awal keteraturan sosial: kondisi di mana setiap anggota masyarakat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang ada. |
| PERAN |
Order |
Tahap kedua keteraturan sosial: sistem norma dan nilai yang diakui dan dipatuhi oleh warga masyarakat secara konsisten. |
| PERAN |
Keajegan |
Tahap ketiga keteraturan sosial: kondisi di mana pola-pola perilaku yang sama terjadi secara berulang dan konsisten dalam masyarakat. |
| PERAN |
Pola |
Tahap keempat keteraturan sosial: gambaran/bentuk umum dari perilaku yang berulang dan ajeg dalam masyarakat. |
| PERAN |
Keteraturan Sosial (tahap akhir) |
Tahap kelima/akhir dalam proses keteraturan sosial: tercapainya keselarasan antara tertib sosial, order, keajegan, dan pola sehingga kehidupan masyarakat menjadi harmonis dan stabil. |
| PERAN |
Lembaga Penjaga Ketertiban — Polisi |
Lembaga sosial yang berperan menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. |
| PERAN |
Lembaga Penjaga Ketertiban — Pengadilan |
Lembaga sosial yang berperan memberikan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum dalam masyarakat. |
| PERAN |
Lembaga Penjaga Ketertiban — Adat |
Lembaga sosial berbasis tradisi yang berperan mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat sesuai norma adat yang berlaku. |
| PERAN |
Lembaga Penjaga Ketertiban — Tokoh Masyarakat |
Individu berpengaruh dalam masyarakat yang berperan sebagai panutan dan pengendali perilaku sosial warganya. |
| PERAN |
Lembaga Penjaga Ketertiban — Media Massa |
Lembaga komunikasi yang berperan menyebarkan informasi dan norma sosial serta membentuk opini publik untuk menjaga ketertiban masyarakat. |
| TOKOH |
Robert M.Z. Lawang |
Sosiolog yang mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial; juga mendefinisikan nilai sosial sebagai gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, dan berharga. |
| TOKOH |
Soerjono Soekanto |
Sosiolog Indonesia yang mendefinisikan nilai sosial sebagai konsepsi abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk; nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. |
| TOKOH |
Prof. Notonegoro |
Tokoh yang membagi nilai menjadi tiga: nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian (kebenaran, keindahan, kebaikan/moral). |
| TOKOH |
Koentjaraningrat |
Antropolog Indonesia yang mendefinisikan lembaga sosial sebagai suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. |
| TOKOH |
Paul Horton & Chester Hunt |
Sosiolog yang mendefinisikan lembaga sosial sebagai sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. |
| TOKOH |
Edwin H. Sutherland |
Kriminolog dan sosiolog Amerika pencetus Teori Diferential Association; menyatakan penyimpangan sosial dipelajari melalui proses alih budaya dari pergaulan dengan orang yang berperilaku menyimpang. |
| TOKOH |
Kurikulum Merdeka |
Kurikulum yang digunakan sebagai dasar materi Sosiologi SMA/MA Kelas X, Bab 4: Lembaga Sosial, menggunakan buku IPS Sosiologi Erlangga oleh Kun Maryati, Juju Suryawati, dan Nina R. Suminar. |